2006-08-23T00:29:00.000-07:00

POTENSI EKONOMI DAN KENDALA PENGEMBANGAN SEKTOR KALAUTAN1
Oleh: Lalu Solihin, SE2
I. Pendahuluan
Sebagai Negara kepulauan (archipelago state), Indonesia memiliki potensi laut yang cukup besar sebagai modal pembangunan. Dengan 17.508 pulau-pulau kecil (75 persen dari wilayah Indonesia) dan panjang garis pantai 81.000 km2, merupakan aset ekonomi yang sangat potensial untuk dikembangkan. Namun hingga saat ini, kita terkesan belum memberikan perhatian yang penuh terhadap potensi tersebut.
Secara statistik, potensi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,4 juta ton pertahun. Potensi sumberdaya ikan tersebut apabila dikelompokkan berdasarkan jenis ikan terdiri dari pelagis besar seperti tuna 1,16 juta ton, pelagis kecil seperti kembung sebesar 3,6 juta ton, demarsal (ikan yang hidup di dasar perairan) sebesar 1,3 juta ton, udang penaeid 0,094 juta ton, lobster 0,004 juta ton, cumi-cumi 0,028 juta ton, dan ikan karang konsumsi 0,14 juta ton. Dari seluruh potensi sumberdaya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,01 juta ton pertahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari. Potensi sumberdaya perikanan tersebut di sebilan wilayah perairan utama Indonesia, (Rokhmin Dahuri, 2004).
Ditambahkan Rokhmin, potensi budidaya laut terdiri dari total potensi budidaya ikan (kakap, kerapu, dan gobia), udang, budidaya moluska (kerang-kerangan, mutiara, dan teripang), dan budidaya rumput laut seluas 2 juta ha (20 persen dari total potensi lahan perairan laut berjakak 5 km dari garis pantai) dengan volume 46,73 juta ton pertahun. Sampai saat ini baru dimanfaatkan seluas 0,7 juta ton pertahun. Sedangkan potensi perikanan air tawar terdiri dari: (a) perairan umum (danau, waduk, sungai, dan rawa) seluas 550.000 hektar dengan produksi 356.020 ton/tahun, dan (b) kolam air tawar dan mina padi sawah masing-masing sejumlah 805.700 ton/tahun dan 233.400 ton/tahun.
Tabel 1. Perkiraan Umum Nilai Ekonomi Potensi Sumberdaya Perikanan Indonesia
No.
Rincian
Potensi Lestari (ribu ton)
Perkiraan Nilai (US$ juta)
1
2
3
4
5
6
Perikanan tangkap di laut
Perikanan tangkap di perairan umum
Perikanan budidaya laut
Perikanan budidaya tambak
Perikanan budidaya air tawar
Bioteknologi kelautan
5.006
356
46.700
1.000
1.039
15.010
1.068
46.700
10.000
5.195
4.000
Jumlah
82.061
Sumber: Rokhmin Dahuri, 2004
1 Disampaikan dalam konas1_kahmi_pro, Universitas Paramadina tanggal 28 Agustus 2006
2 Mahasiswa pascasarjana program studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropis – Institut Pertanian Bogor
1
Peluang pasar terhadap produk perikanan ini cukup tinggi. Apalagi kesadaran masyarakat akan nilai gizi ikan bagi kesehatan dan kecerdasan semakin tinggi. Hal ini akan mampu meningkatkan permintaan bahan-bahan alamiah (natural products) seperti omega-3, polisakarida, squalence, dan lain sebagainya. Dan Indonesia yang notabene beriklim tropis sangat mendukung pengembangan budidaya yang dapat dilakukan sepanjang tahun.
Akan tetapi, potensi tersebut belum dibarengi dengan ketertarikan pihak swasta untuk menginvestasikan modalnya di sektor ini. Secara umum, tingkat investasi di Indonesia mengalami fluktuasi yang berdampak terhadap semua sektor ekonomi. Fluktuasi ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan investasi di sektor kelautan.
Tabel 2. Pertumbuhan Investasi 1997-2002 (%)
Negara
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Brunei
42.1
-17.1
65.6
14.3
-29.9
-
Indonesia
8.6
-40.9
-18.2
13.8
7.7
-0.2
Japan
0.8
-5.9
-2.1
3.8
-0.8
-6.2
Malaysia
9.2
-43
-6.5
25.7
-2.8
0.2
Philippines
11.7
-16.3
-2
5.5
13.6
-3.5
Singapore
10.1
-6
-4.9
7.9
-5.8
-9.7
USA
10.9
10.7
6.8
5.6
-8.6
-
China
7.1
14.4
5.2
9.3
12.1
16.1
Sumber: 2002 APEC Economic Outlook dalam Any Ratnawati (modul)
Dari tabel 1 di atas menunjukkan bahwa konjungtur investasi di Indonesia sebetulnya tidak jauh berbeda dengan negara-negara di asia lainnya. Namun dari Negara-negara asia tersebut, hanya China yang perkembangan investasinya paling stabil. Selama tahun 1997 sampai tahun 2002, China tidak pernah mengalami investasi hingga minus. Terendah tingkat investasinya terjadi tahun 1999 yaitu hanya sebesar 5,2 persen, selanjutnya mulai melonjak lagi secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya.
Menurut data BKPM, hanya ada beberapa sektor yang nilai realisasi investasinya cukup menonjol, diantaranya adalah Industri Makanan = Rp.2.624,4 miliar (27 proyek), industri Kimia dan Farmasi = Rp.1.493,8 miliar (12 miliar), industri Tekstil =Rp.1.317,0 (17 proyek), Tanaman Pangan dan Perkebunan = Rp.1.201,4 miliar (8 proyek) dan Pertambangan = Rp.075,2 miliar (2 proyek). Sektor kelautan termasuk sektor yang kurang diminati investor.
Tabel 3: Perkembangan Realisasi investasi (Izin Usaha Tetap),
2000 sampai 31 Agustus 2005
PMDN BARU
PMA BARU
No.
Tahun
Jml Proyek
Investasi (Rp.Miliar)
Jml Proyek
Investasi
($ juta)
1
2000
300
22,038.0
638
9,877.4
2
2001
158
9,880.8
453
3,484.4
3
2002
103
12,029.3
435
3,085.3
4
2003
111
11,554.8
535
5,425.9
5
2004
129
15,264.7
544
4,601.1
6
2005
151
11,061.6
633
7,218.6
Sumber: BKPM 2005 di olah 2
II. Pembahasan
2.1. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Beberapa Negara
Dalam Kompas tanggal 01 September 2004 memuat tentang fakta yang membuktikan bahwa penghasilan per kapita Norwegia sudah mencapai 40 dollar AS per tahun. Kontribusi sektor perikanan terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 15 persen, kontribusi sektor migas terhadap PDB mencapai 40 persen. Negeri ini melakukan ekspor ikan salmon senilai 2 miliar dollar AS per tahun.
Contoh lain lagi seperti Thailand yang memiliki garis pantai hanya 2.600 km, namun Thailand mampu melakukan ekspor ikan senilai 4,2 miliar dollar AS per tahun. Demikian juga China yang memiliki luas pantai 503 km persegi atau 8,8 persen dari luas perairan Indonesia, total produksi perikanannya sebesar 41 juta ton dengan nilai 34 miliar dollar AS. Berbagai contoh itu membuktikan bahwa negeri yang memanfaatkan potensi kekayaan alamnya, khususnya sumber hayati kelautan, mampu menghasilkan ekonomi yang besar.
Bahkan kalau boleh dibilang, negeri ini mampu keluar dari persoalan ekonomi dengan mengoptimalkan sektor tersebut. Hasil dari seluruh upaya itu bukan saja nilai ekspor yang besar yang diperoleh oleh para pelakunya, tetapi juga sumber pangan yang kaya protein, pembukaan lapangan kerja yang tidak kecil, dan peluang lahirnya berbagai industri manufaktur yang berbasis bahan baku sumber hayati kelautan tersebut.
Menurut data Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL-IPB) tahun 2000 dalam Kusumastanto (2003) menyebutkan, kontribusi ekonomi bidang kelautan di beberapa negara seperti RRC, Amerika Serikat, dan Norwegia terhadap PDB nasional sudah lebih dari 30 persen. Di RRC, misalnya, pada tahun 1999 sektor ini telah menyumbangkan nilai sebesar 1.846 miliar yuan (17,4 miliar dollar AS) atau sekitar 48,4 persen dari PDB nasionalnya (Xi,1999).
Amerika Serikat dengan potensi keanekaragaman hayati laut yang jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia, pada tahun 1994 bisa meraup devisa dari industri bioteknologi kelautan sebesar 14 miliar dolar (Bank Dunia dan Cida, 1995). Hal ini kontradiktif sekali jika dibandingkan dengan total nilai ekspor produk perikanan Indonesia yang hanya mencapai 2,1 miliar dolar pada tahun 1998.
Tabel 4. Perbandingan Kontribusi Sektor Kelautan Beberapa Negara
Kontribusi Sektor Kelautan Terhadap GDP
No
Negara
Panjang Pantai (Km)
Luas Perairan (Km2)
(%)
Nilai
1
Amerika Serikat
19.800
30
$ 28 miliar (1995)
2
Korea Selatan
2.713
37
$14,7 miliar (Huh and Lee, 1992)
3
RRC
32.000
48,40
$ 17,4 miliar (1998)
4
Indonesia
81.000
3 juta
20,06
$ 1,89 miliar (1998)
5
Jepang
34.386
5,8 juta
54
$ 21,4 miliar (Itosu, 1992)
Sumber: PKSPL-IPB 2000 dalam Kusumastanto (2003)
Untuk meningkatkan investasi di sektor kelautan, pemerintah Norwegia bersama dunia usahanya, mulai dari lembaga pendanaan hingga usaha manufaktur
3
melakukan keliling Asia, termasuk India dan Indonesia, untuk menjajaki peluang investasi di kawasan.
Pemerintah Norwegia sendiri memberikan dukungan yang besar kepada dunia usahanya untuk meningkatkan investasi dan mendirikan usaha patungan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Sampai sekarang investasi Norwegia di Indonesia baru mencapai sekitar 1,8 juta dollar AS, yang di antaranya di sektor kimia dan perkapalan.
Begitu juga dengan Jepang. Sejak dulu, Jepang sudah menegaskan masa depan kehidupan manusia berada di sektor kelautan. Negara itu lalu secara serius menggarap kelautan melalui penyiapan teknologi dan mendorong peningkatan volume konsumsi ikan.
2.3. Sistim Pengelolaan Sumberdaya Kelautan
Menurut Fauzi, A. (137:2005) menjelaskan contoh pengelolaan sumberdaya kalautan dengan sisten acces fee. Di beberapa nengara kepulauan seperti Falkland telah menerapkan kebijakan kapal asing untuk memanfaatkan wilayah ZEEI nya. Penerimaan yang diperolah dari pemanfaatan wilayah tersebut oleh kapal asing merupakan pemasukan yang sangat signifikan bagi ekonomi negara tersebut. Pada tahun 1998 saja, penerimaan dari kapal asing tersebut mencapai lebih dari £16 juta, sementara biaya yang dikeluarkan untuk biaya pengelolaan danenforcement hanya mencapai £7 juta setiap tahun. Dengan demikian, setiap tahun negara kepulauan tersebut memperoleh surplus dari penerimaan kapal asing sekitar £9 juta.
Negara-negara kepulauan lainnya yang menerapkan izin kapal asing adalah negara-negara kepulauan Pasifik. Penentuan acces fee bagi kapal asing ditentukan berdasarkan negosiasi dengan pihak pengguna, dalam hal ini Amerika Serikat. Hasil negosiasi pada tahun 1987 menyetujui kapal ikan Amerika Serikat untuk membeli acces fee sebesar US$60 juta selama lima tahun untuk beroperasi di wilayah ZEE negara-negara kepulauan.
Demikian juga halnya dengan Papua New Guinea. Menyadari akan terbatasnya armada domestik mereka untuk memanfaatkan potensi perikanan di ZEE mereka, PNG telah bekerjasama dengan Jepang untuk mengizinkan kapal-kapal Jepang beroperasi di wilayah ZEE PNG dengan imbalan acces fee sebesar enam persen (6%) dari penerimaan kotor mereka setiap tahun.
2.4. Peluang Investasi
Sebagai negara bahari terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pembangunan (ekonomi) kelautan yang besar dan beragam. Sedikitnaya terdapat 10 sektor yang dapat dikembangan untuk memajukan dan memakmurkan Indonesia, yaitu: (1) perikanan tangkap; (2) perikanan budidaya; (3) industri pengolahan hasil perikanan; (4) industri bioteknologi kelautan; (5) pertambangan dan energi; (6) pariwisata bahari; (7) transportasi laut; (8) industri dan jasa professi; (9) pulau-pulau kecil; dan (10) sumberdaya non-konvesnsional, (Rokhmin Dahuri, Republika, Selasa 13 Desember 2005).
Untuk pulau-pulau kecil yang tersebar dari ujung barat hingga timur nusantara. Secara total, baik pulau kecil dan besar sebanyak 17.508 dengan potensi yang beraneka ragam, baik hayati, spesies ikan, keindahan alam lautnya, maupun kekayaan tambang yang ada di dalamnya.
4
Anderson (1990) dalam Kusumastanto menyatakan bahwa peranan investasi dalam pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kualitias kebijakan perekonomian yang mengatur tingkat investasi, tingkat pengembalian sosial dari investasi (social rate of return of investement) dan penyerapan tenaga kerja dari sebuah investasi.
Kusumastanto menambahkan bahwa apabila investasi dilaksanakan secara efisien dalam meningkatkan output maksimal, maka investasi akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya apabila dilaksanakan secara tidak efisien maka, akan berakibat pada stagnasi ekonomi atau malahan penurunan.
III. Kendala Investasi
Dalam sebuah forum konfrensi tingkat tinggi ASEAN yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 14 Desember 2005, presiden Susilo Yudhoyono mengaku dipermalukan oleh pengusaha (investor) asal Thailand. Investor tersebut mengeluhkan tindakan aparat Imigrasi di Indonesia yang mencari-cari masalah ketika dia akan ke Indonesia untuk keperluan bisnis, (Kompas, 15 Desember 2005).
Hal ini membuktikan bahwa birokrasi kita masih sangat buruk. Inilah kenyataan yang seringkali dihadapi oleh investor asing yang mau menanamkan modalnya di Indonesia. Membuat hal yang mudah menjadi sulit, apalagi yang sulit semakin dipersulit. Itulah prilaku birokrasi di Indonesia. Padahal jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia sendiri, sistem pelayanan publiknya sangat sederhana dan efisien. Hal itulah yang menurut Presiden Susilo Yudhoyono sebagai faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi mereka.
Akibatnya, investasi ke Indonesia menjadi sulit. Bahkan investor yang telah menanamkan modalnya di Indonesia-pun, menarik kembali modalnya dan memindahkan ke negara lain dengan alasan kenyamanan berinvestasi.
Belum lagi isu suap dan korupsi yang terjadi di birokrasi kita menyebabkan investor mengaku enggan berinvestasi di Indonesia. Pungutan-pungutan liar terhadap para investor menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
Setelah otonomi daerah diberlakukan tahun 2002 lalu, masing-masing daerah seakan berlomba membuat perda baru dengan tujuan untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga tak jarang Perda ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang menyebabkan terjadinya dobel pungutan. Maraknya pungutan itu menghambat minat investasi sektor kelautan dan perikanan. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi, investasi sektor kelautan sampai kapan pun akan tetap rendah.
Begitu juga dengan pemerintah yang ada di daerah. Hampir setiap pejabat daerah selalu mengklaim potensi kelautan di wilayahnya. Akan tetapi, potensi itu jarang dikelola secara optimal. Kebijakan yang dibuat pemerintah daerah pun bukannya mengatur dan mendorong gerak maju dunia usaha, melainkan cenderung menyulitkan pelaku usaha dalam proses atau yang sudah berinvestasi.
Masalah lain yang secara umum dihadapi pengusaha di Indonesia menurut laporan Bank Indonesia tahun 2005 menyebutkan:
1. Ketidakpastian kebijakan ekonmi dan peraturan serta ketidakstabilan ekonomi makro;
2. Korupsi, baik oleh aparat pusat maupun daerah;
5
3. Peraturan ketenagakerjaan, yang lebih menjadi masalah dibandingkan masalah kualitas tenaga kerja;
4. Biaya keuangan (financing), lebih menjadi masalah dibandingkan masalah akses;
5. Pajak tinggi, lebih menjadi masalah dibandingkan administrasi pajak dan pabean; dan
6. Ketersediaan listrik.
Lebih lanjut, dalam laporan tahunan Bank Indonesia tahun 2005 menyebutkan ada tiga faktor utama dalam iklim investasi mencakup:
1. kondisi ekonomi makro, termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik.
2. Kepemerintahan dan kelembagaan, termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistim hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil.
3. infrastruktur, mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik dan air.
Sekalipun potensi kelautan sangat besar, namun pelaku usaha belum tertarik untuk berinvestasi. Sikap itu disebabkan sektor ini baru berkembang dan belum didukung ketegasan sikap pemerintah untuk menjadikan sektor kelautan sebagai lokomotif ekonomi Indonesia di masa depan. Akibatnya, dunia perbankan masih setengah hati memberikan kredit usaha. "Dampak lanjutan, sektor kelautan menjadi belum populer di mata kalangan pelaku usaha sehingga sektor kelautan belum diminati untuk investasi".
Respon pengusaha terhadap sektor kelautan saat ini memang tidak jauh berbeda dengan respon pengusaha terhadap sektor perkebunan pada tahun 1970-an lalu. Namun setelah pemerintah berusaha meyakinkan para pengusaha dengan menunjukkan segala potensi secara ekonomi, akhirnya mereka mau juga berinvestasi di sektor ini.
Selain infrastruktur pendukung sektor kelautan yang belum memadai, faktor lain yang menghambat laju investasi di sektor kelautan adalah juga karena perkembangan bisnis sektor kelautan sendiri belum berjalan lama. Bahkan, kekayaan alam yang satu ini justru banyak dimanfaatkan oleh pihak asing, yang secara legal maupun ilegal mengambil kekayaan alam kita secara terus-menerus.
Perbankan juga terlihat masih setengah hati dalam memberikan dukungan kredit bagi sektor kelautan. Permasalahannya, selain perbankan yang mempunyai kompetensi di sektor kelautan masih terbatas, juga karena potensi sektor kelautan yang belum banyak dikembangkan oleh para pelaku usaha, (Ugie Nugroho, 2003).
Pengusaha perikanan, RP Poernomo, menilai, masalah sangat mendasar yang dihadapi sektor kelautan adalah kondisi sosial budaya masyarakat yang masih berorientasi ke darat. Selain itu, kurang adanya insentif bagi pelaku usaha sehingga investasi cenderung mandek.
Untuk mengatasi masalah ini, menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi menginginkan agar investor yang menanamkan modal di sektor kelautan bisa mendapat keringanan bebas dari berbagai macam pajak dan pungutan lainnya selama tiga tahun. Langkah ini sebagai upaya memacu investasi dan mempercepat pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan.
Kebijakan bidang investasi adalah memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mempercepat proses penyelesaian RUU penanaman
6
modal, memperjelas kewenangan pusat dan daerah di bidang penanaman modal dengan mempercepat keluarnya peraturan pelaksanaan, menindaklanjuti penyederhanaan prosedur perizinan investasi melalui pelayanan satu atap, meningkatkan perlindungan investasi, meningkatkan konsistensi peraturan perundangan yang terkait dengan penanaman modal, menciptakan system insentif agar mampu bersaing dengan negar alain untuk menarik investasi.
IV. Kesimpulan
Investasi sektor kelautan memiliki potensi yang cukup besar. Namun hingga saat ini belum banyak pihak swasta yang mau menanamkan modalnya di sektor ini. Hal ini masih terhalang oleh kinerja aparat birokrasi pemerintah yang masih lemah. Selain itu, pemerintah juga harus mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Jaminan kepastian hukum kepada investor mutlak dilakukan untuk menjaga kepercayaan investor kepada bangsa ini.
7
Daftar Pustaka:
Anonim, ”Jurnal “Changging Role Of The Public Sector In The Promotion Of Foreign Direct Investment”,
Anonim, “Foreign Direct Investmen and the International of Production in the Asia-Pacific Region: Issues and Policy Conundrums”.
Ardianto,L. Working Paper “Valuasi Ekonomi Pulau-Pulau Kecil”, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB, Mei 2005
Bangen,D.G. 2004. ”Ekosistem dan Suberdaya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya”. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisisr dan Lautan Institut Pertanian Bogor 2004.
BKPM, Agustus 2005 ”Ringkasan Perkembangan Realisasi Investasi ( Izin Usaha Tetap), Persetujuan Rencana Investasi, Persetujuan Fasilitas Keringanan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dan Bahan Baku Penanaman Modal”.
Fauzi, A., 2004. “Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan”. PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
Fauzi,A., 2005. ”Kebijakan Perikanan dan Kelautan”. PT. Gremedia Pustaka Utama Jakarta
Gun A. Clare. 1988.”Tourism Planing”. Second edition Tailor and Francis
Harian Republika, Edisi Selasa 13 Desember 2005
Harian Kompas, edisi 15 Desember 2005.
Harian Kompas, Edisi 01 Septermber 2004
Haryadi. 2001. Potensi dan Peluang Investasi di Provinsi Jambi”. Dipresentasikan dalam temu bisnis di Jakarta
Hatcher, Aaron. “Incentives for Investment in IUU Fishing Capacity”, 19-20 April 2004
Rokhmin Dahuri. 2004. Membangun Indonesia yang Maju, Makmur, dan Mandiri Melalui Pembangunan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Alam. Institur Pertanian Bogor (Makalah yang dipresentasikan dalam seminar Pembangunan Ekonomi Bagi Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat).
Ugie Nugroho, Mengkaji Pemberian Kredit Sektor Kelautan, 2003
Majalah Layar, Edisi November 2005
Mankiw.N.Gregory, Harvard University, “Teori Makro Ekonomi”, Edisi Keempat, Penerbit Erlangga1992
Kusumastanto,T.2003.”Ocean Policy Dalam Membangun negeri Bahari di Era Otonomi Daerah”, PT Gramedia Pustaka Utama 2003
Kusumastanto,T. 2000. ”Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan”, Program studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
Laporan tahunan Bank Indonesia tahun 2005
Warta Kelembagaan dan Pemasaran, No.07/Thn.V/Oktober 2004 Departemen Kelautan dan Perikanan
8

resensi